Nilai-nilai Pendidikan Hilang di Lembaga Pendidikan

Abdullah

Lahirnya Permen Diknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan merupakan angin segar bagi pembinaan kesiswaan di sekolah. Pihak pemerintah pusat (Departemen Pendidikan Nasional) telah jelas mengarahkan proses pembinaan kepada siswa di sekolah. Menilik substansi permen tersebut, tampak pembinaan kesiswaan diarahkan menuju peningkatan kreativitas siswa. Pembina diharapkan betul-betul mengarahkan siswa mencapai keterampilan (life skill) dari 10 (sepuluh) bentuk pembinaan yang diprogramkan.

Aktualisasi pembinaan kesiswaan di sekolah rupanya jauh dari harapan pemerintah pusat. Hakikat pembinaan kesiswaan yakni melahirkan generasi yang memiliki keterampilan terabaikan. Bukan karena Pembina Kesiswaan tidak siap menjalankan substansi permen, melainkan karena intervensi yang datang dari unsur birokrat daerah. Pihak birokrat daerah—Dinas Pendidikan—tidak menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

Seharusnya pihak birokrat daerah memberikan dukungan kepada pembina di sekolah dalam menjalankan tugasnya. Tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Pihak birokrat daerah justru terjun ke sekolah memasung kreativitas pembina dan siswa. “Pihak birokrat daerah semestinya menempatkan diri sebagai orang tua yang mengunjungi dapur anak-anaknya dan melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi, bukannya bertandang untuk meminta garam dari anaknya.” Pernyataan inilah yang sering dilontarkan pembina di sekolah menanggapi obyek yang dilancarkan birokrat daerah ke sekolah. (Maaf, saya tidak menyebutnya proyek karena proyek lebih memiliki nilai manfaat dibanding obyek).

Kalau dulu, birokrat sering bertandang ke sekolah menawarkan proyek dari luar untuk pengembangan sekolah, baik dalam bentuk operasional maupun infrastruktur, walau dananya biasa disunat, hal ini bisa dimaklumi karena setidaknya ini telah meringankan beban pembina dalam hal penganggaran. Namanya juga usaha. Sedangkan birokrat sekarang, justru terjun ke sekolah menawarkan barang untuk dibeli oleh pihak sekolah. Justru membebani penganggaran kegiatan kesiswaan. Barang (tenda Pramuka) yang ditawarkan pun tidak layak pakai dari segi kualitas dan terang saja harganya tentu di atas harga semestinya. Padahal, pembina telah mengarahkan siswa merancang dan membuat sendiri tenda dari bahan yang berkualitas. Tentunya ini sejalan dengan tujuan pembinaan seperti yang telah diungkap sebelumnya, yakni melahirkan generasi yang memiliki keterampilan.

Ironisnya, hal ini dilakukan oleh seorang pejabat eselon III dari instansi terkait. Sepertinya pemimpin sudah tidak punya lagi lahan berladang hingga tanpa malu mengeruk dan mengais dana dari sekolah. Tanpa malu seorang pejabat eselon III bertandang ke sekolah membawa paket tenda untuk dijual. Mau tak mau pihak sekolah harus mau membeli (he he he… teringat sebuah lagu dangdut tempo dulu). Pihak sekolah tidak bisa mengelak karena barang sudah sengaja dipesan dari jauh. Pihak pengelola takut merugi. Sebagai bawahan, pihak sekolah pun harus menurut walau sempat berdebat tentang kualitas barang yang ditawarkan karena tidak pernah melihat contoh sebelumnya. Apalagi ketika sang pejabat melontarkan kalimat, “Kalau 01 sudah ACC, bayar saja!” Inilah imbas sistem ketatanegaraan kita yang berawal dari sistem perekrutan abdi negara, yakni Asal Bapak Senang. (baca: Seleksi CPNS Memupuk Loyalitas Abdi Negara)

Tiba-tiba saya teringat Pak Panunjuk (guru mata pelajaran Pendidikan Agama di SD) ketika menjelaskan syarat-syarat jual beli. Salah satu syaratnya adalah barang harus ada. Saat itu saya bertanya, “Pak, bagaimana kalau barangnya ada di tempat lain?” Dengan sikap tenang Pak Panunjuk menjawab, “Kalau barangnya di tempat lain dan tidak ada contoh, tentu kita tidak bisa tahu mutu barang itu.” Itulah yang tertanam dalam benak saya sampai sekarang tentang jual beli dan hari ini saya melihat hal itu sudah dijalankan. Nilai-nilai pendidikan yang saya terima sejak SD, hari ini di lingkungan lembaga pendidikan.